PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan

PP
37 tahun 2010 tentang Bendungan merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22,
Pasal 34, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan
memiliki latar belakang pemikiran bahwan untuk menyimpan air yang
berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna
pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta
mengendalikan daya rusak air maka perlu membentuk waduk yang dapat
menampung air.

PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan menjelasakan
bahwa Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu,
beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan
menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah
tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk
waduk. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat
dibangunnya bendungan. Pembangunan Bendungan juga bisa gagal maka
dikenal juga bahwa Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau
seluruh bendungan atau bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang
mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan sehingga Pengamanan bendungan
adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau
menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan.

Untuk
mengurangi risiko kegagalan bendungan diperlukan pengaturan keamanan
bendungan. Berdasarkan pertimbangan keamanan bendungan, risiko kegagalan
bendungan meningkat dengan makin tingginya bendungan. Oleh karena itu
peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan:

1. untuk
   bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter sebagai batas terendah
   untuk memberlakukan aturan, terutama yang berkaitan dengan keamanan
   bendungan;

2. untuk bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh)
   sampai dengan 15 (lima belas) meter juga dianggap mempunyai risiko
   kegagalan yang tinggi apabila panjang puncak bendungan paling sedikit
   500 (lima ratus) meter atau volume tampungan waduknya paling sedikit
   500.000 (lima ratus ribu) meter kubik atau debit banjir maksimal yang
   diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik/detik; dan

3. bendungan
   yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi dan/atau yang didesain
   dengan teknologi baru yaitu teknologi yang belum pernah diterapkan pada
   pembangunan bendungan di Indonesia, dan/atau mempunyai kelas bahaya
   tinggi.

Pengawasan
atas penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan
beserta waduknya ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian antara
pelaksanaan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dalam pembangunan bendungan dapat memiliki peran untuk mewujudkan:

1. Kedudukan yang setara antarpihak yang berkepentingan;

2. Transparansi dalam proses pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya; dan

3. Rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan fungsi bendungan beserta waduknya.

Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan ditetapkan Presiden
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Februari 2010 di
Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan
diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada
tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta.

Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan ditempatkan pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45. Penjelasan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan ditempatkan
pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117. Agar setiap
orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan

Latar Belakang

Pertimbangan PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan, adalah

1. bahwa
   untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat
   dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu
   diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
   tentang Sumber Daya Air, perlu membentuk waduk yang dapat menampung air;

2. bahwa waduk selain berfungsi menampung air dapat pula untuk menampung limbah tambang (tailing) atau menampung lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup;

3. bahwa untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah tambang (tailing), atau lumpur, perlu membangun bendungan;

4. bahwa
   untuk membangun bendungan yang secara teknis dapat berfungsi sesuai
   dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan,
   perlu pengaturan mengenai bendungan;

5. bahwa berdasarkan
   pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
   huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bendungan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan, adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4377);

Penjelasan Umum PP Bendungan

Untuk
meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, dan
pengendalian daya rusak air dapat dibangun bendungan sehingga terbentuk
waduk guna pemenuhan berbagai keperluan. Pembangunan bendungan dapat
ditujukan untuk pengelolaan sumber daya air dan untuk penampungan limbah
tambang (tailing) atau penampungan lumpur. Pembangunan
bendungan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sumber daya air,
keberadaan masyarakat, benda bersejarah, daya dukung lingkungan hidup,
dan rencana tata ruang wilayah. Dalam hal bendungan untuk pengelolaan
sumber daya air harus didasarkan pula pada rencana pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai.

Pembangunan bendungan untuk
pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi
rumah tangga, perkotaan, industri, penyediaan air irigasi, pengendalian
banjir, penyediaan daya air untuk pembangkit listrik tenaga air, dan
untuk keperluan lainnya misalnya pengisian kembali air tanah daerah
sekitar waduk, konservasi air, konservasi daerah sekitar waduk, serta
untuk prasarana perhubungan, perikanan, dan pariwisata. Sedangkan
pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur ditujukan untuk penyediaan waduk guna penampungan limbah yaitu limbah tambang (tailing)
atau untuk penampungan lumpur yang mengalir. Lumpur yang diatur dalam
peraturan pemerintah ini adalah lumpur akibat bencana, misalnya lumpur
panas Sidoarjo.

Pembangunan
bendungan mempunyai risiko tinggi berupa kemungkinan terjadinya
kegagalan bendungan yaitu keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan
atau bangunan pelengkapnya. Selain itu, pembangunan bendungan juga
mempunyai potensi bahaya yang besar yang dapat mengancam keselamatan
masyarakat pada kawasan hilir bendungan. Keruntuhan bendungan dapat
disebabkan oleh kegagalan struktur antara lain terjadi longsoran,
kegagalan hidraulik yang mengakibatkan terjadinya peluapan air,
kegagalan operasi, dan terjadinya rembesan yang dapat mengganggu
kestabilan bendungan.

Untuk mengurangi risiko kegagalan bendungan
diperlukan pengaturan keamanan bendungan. Berdasarkan pertimbangan
keamanan bendungan, risiko kegagalan bendungan meningkat dengan makin
tingginya bendungan. Oleh karena itu peraturan pemerintah ini meliputi
pengaturan:

1. Untuk bendungan dengan tinggi 15
   (lima belas) meter sebagai batas terendah untuk memberlakukan aturan,
   terutama yang berkaitan dengan keamanan bendungan;

2. Untuk
   bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter
   juga dianggap mempunyai risiko kegagalan yang tinggi apabila panjang
   puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter atau volume
   tampungan waduknya paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik
   atau debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000
   (seribu) meter kubik/detik; dan

3. Bendungan yang mempunyai
   kesulitan khusus pada fondasi dan/atau yang didesain dengan teknologi
   baru yaitu teknologi yang belum pernah diterapkan pada pembangunan
   bendungan di Indonesia, dan/atau mempunyai kelas bahaya tinggi.

Pembangunan
bendungan memerlukan investasi yang besar yang harus dikelola secara
efisien terkait dengan kegiatan dalam pembangunan bendungan. Pengadaan
tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan
pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan
kehidupan penduduk. Pemukiman kembali penduduk memerlukan perhatian
dalam aspek sosial dan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan
dengan penduduk setempat. Pembangunan bendungan perlu direncanakan
dengan cermat, dan dilaksanakan dengan baik, serta memerlukan peran dari
semua pemilik kepentingan.

Selanjutnya
terkait dengan pertimbangan keamanan bendungan, pembangunan bendungan
diselenggarakan dalam tahapan yang meliputi, persiapan pembangunan,
perencanaan pembangunan, pelaksanaan konstruksi, dan pengisian awal
waduk. Pembangunan bendungan yang telah selesai dilaksanakan,
dilanjutkan dengan pemanfaatan bendungan beserta waduknya sesuai dengan
tujuan pembangunan, dalam tahapan pengelolaan bendungan beserta waduknya
yang meliputi operasi dan pemeliharaan, kemungkinan perubahan bendungan
atau rehabilitasi bendungan, dan diakhiri dengan penghapusan fungsi
bendungan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kegagalan
bendungan dilakukan penyelenggaraan keamanan bendungan dalam keseluruhan
tahapan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya. Penyelenggara keamanan bendungan adalah instansi teknis
keamanan bendungan, unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan,
Pembangun bendungan, dan Pengelola bendungan.

Dalam rangka
mewujudkan ketertiban pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan
beserta waduknya, serta penyelenggaraan keamanan bendungan, diperlukan
instrumen pengendalian yang berupa izin dan persetujuan dalam tahapan
pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
Keseluruhan izin dan persetujuan yang diperlukan meliputi izin
penggunaan sumber daya air, persetujuan prinsip pembangunan, persetujuan
desain, izin pelaksanaan konstruksi, izin pengisian awal waduk, izin
operasi bendungan, persetujuan desain perubahan atau persetujuan desain
rehabilitasi, izin perubahan bendungan atau izin rehabilitasi bendungan,
dan izin penghapusan fungsi bendungan.

Peraturan
pemerintah ini memuat pengaturan untuk terwujudnya tertib
penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya yang selaras dengan daya dukung lingkungan hidup, memenuhi
kaidah-kaidah kelayakan teknis dan ekonomis serta keamanan bendungan,
dalam rangka mengurangi dampak negatif aspek lingkungan hidup, dan
terjaganya keselamatan umum terkait kemungkinan terjadinya kegagalan
bendungan, dan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya air serta
meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air,
pengendalian daya rusak air, dan menjaga keamanan serta keselamatan
lingkungan hidup.

Isi PP tentang Bendungan

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BENDUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bendungan
   adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau
   pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air,
   dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

2. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

3. Bangunan
   pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara
   fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan.

4. Kegagalan
   bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau
   bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang mengakibatkan tidak
   berfungsinya bendungan.

5. Pengamanan bendungan adalah
   kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau
   menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan.

6. Pemilik
   bendungan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
   kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas
   pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

7. Pembangun
   bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik
   bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau
   Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan.

8. Pengelola
   bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik
   bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau
   Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta
   waduknya.

9. Unit pengelola bendungan adalah unit yang
   merupakan bagian dari Pengelola bendungan yang ditetapkan oleh Pemilik
   bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

10. Instansi teknis keamanan bendungan adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan.

11. Unit
    pelaksana teknis bidang keamanan bendungan adalah unit yang dibentuk
    untuk memberikan dukungan teknis kepada instansi teknis keamanan
    bendungan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut
    Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
    pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

15. Dokumen
    pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi upaya
    pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas dokumen
    analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan
    lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 2

1. Pengaturan
   bendungan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bendungan dan
   pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib dengan
   memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan
   ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan.

2. Pembangunan
   bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi
   sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi
   pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur.

Pasal 3

1. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi terdalam;

   2. bendungan
      dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter
      diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan:

      1. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter;

      2. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau

      3. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per detik; atau

   3. bendungan
      yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang
      didesain menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai
      kelas bahaya tinggi.

BAB II
PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

1. Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air.

2. Bendungan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk penyediaan air baku,
   penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit
   listrik tenaga air.

Pasal 5

Pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) dan penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 6

Instansi
pemerintah atau badan usaha dalam melaksanakan pembangunan bendungan
wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan
di bidang bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 meliputi tahapan:

1. persiapan pembangunan;

2. perencanaan pembangunan;

3. pelaksanaan konstruksi; dan

4. pengisian awal waduk.

    

Bagian Kedua
Persiapan Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

1. Pembangunan
   bendungan untuk pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan rencana
   pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

2. Dalam
   hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
   bersangkutan belum ditetapkan, pembangunan bendungan disusun berdasarkan
   ketersediaan dan kebutuhan air pada wilayah sungai dan rencana tata
   ruang pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Dalam rangka pembangunan bendungan diperlukan izin penggunaan sumber daya air.

2. Bendungan penampung limbah tambang (tailing) yang tidak memerlukan sumber daya air dan bendungan penampung lumpur tidak memerlukan izin penggunaan sumber daya air.

Paragraf 2
Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 10

1. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh:

   1. Menteri
      untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
      wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

   2. gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

   3. bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

2. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari Pembangun bendungan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen:

   1. permohonan izin penggunaan sumber daya air;

   2. identitas Pembangun bendungan; dan

   3. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Persyaratan
   teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi teknis
   dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah
   sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

1. Berdasarkan
   permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 10 ayat (2) yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka
   waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan keputusan
   untuk memberikan izin atau menolak permohonan izin.

2. Dalam
   hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
   Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan izin penggunaan
   sumber daya air.

3. Dalam hal permohonan izin sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
   harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 12

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat:

   1. identitas Pembangun bendungan;

   2. lokasi penggunaan sumber daya air;

   3. maksud dan tujuan pembangunan dan pengelolaan bendungan;

   4. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;

   5. volume air dan/atau jumlah daya air;

   6. rencana penggunaan sumber daya air;

   7. ketentuan hak dan kewajiban; dan

   8. jangka waktu berlakunya izin.

2. Jangka
   waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipertimbangkan
   berdasarkan rencana keuangan investasi pembangunan bendungan dan
   pengelolaan bendungan beserta waduknya.

Pasal 13

1. Jangka
   waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   12 ayat (1) huruf h dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
   secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin
   berakhir.

2. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
   setelah mendapat izin penggunaan sumber daya air, Pembangun bendungan
   harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembangunan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Prinsip Pembangunan

Pasal 14

1. Permohonan
   persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 13 ayat (2) diajukan oleh Pembangun bendungan kepada:

   1. Menteri
      untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas provinsi,
      wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

   2. gubernur untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

   3. bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

2. Persetujuan
   prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
   setelah Pembangun bendungan memperoleh izin penggunaan sumber daya air
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 15

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen:

   1. permohonan persetujuan prinsip pembangunan;

   2. identitas Pembangun bendungan; dan

   3. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

   2. dokumen studi kelayakan; dan

   3. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

4. Dalam hal bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
   persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan
   rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan
   pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 16

1. Berdasarkan
   permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 14 ayat (1) yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka
   waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan untuk
   memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan.

2. Penolakan
   permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan
   penolakan.

3. Dalam hal setelah lewat jangka waktu 3 (tiga)
   bulan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya tidak mengeluarkan keputusan, permohonan dinyatakan
   ditolak.

4. Permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang
   ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban
   Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
   untuk memberikan alasan tertulis.

Pasal 17

1. Persetujuan prinsip pembangunan bendungan paling sedikit memuat:

   1. identitas Pembangun bendungan;

   2. lokasi bendungan yang akan dibangun;

   3. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;

   4. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;

   5. ketentuan hak dan kewajiban; dan

   6. jangka waktu berlakunya izin.

2. Persetujuan
   prinsip pembangunan bendungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5
   (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5
   (lima) tahun.

3. Perpanjangan persetujuan prinsip
   pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
   berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh unit pelaksana
   teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang
   bersangkutan.

4. Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
   perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan diberikan selain
   berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah
   dengan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan
   pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan prinsip pembangunan bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan

Pasal 19

1. Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

   1. studi kelayakan;

   2. penyusunan desain; dan

   3. studi pengadaan tanah.

2. Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

   1. kondisi sumber daya air;

   2. keberadaan masyarakat;

   3. benda bersejarah;

   4. daya dukung lingkungan hidup; dan

   5. rencana tata ruang wilayah.

3. Dalam perencanaan pembangunan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik.

4. Perencanaan
   pembangunan bendungan disusun oleh Pembangun bendungan dengan mengacu
   pada norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

1. Untuk perencanaan pembangunan bendungan penampung limbah tambang (tailing),
   kegiatan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat merupakan bagian dari
   studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha.

2. Dalam
   hal studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup studi kelayakan dan
   studi pengadaan tanah untuk bendungan, harus dilakukan studi kelayakan
   dan studi pengadaan tanah khusus untuk bendungan.

Pasal 21

1. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a didahului dengan pra-studi kelayakan.

2. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan.

3. Studi
   kelayakan untuk pembangunan bendungan pengelolaan sumber daya air
   dituangkan dalam dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

   1. analisis
      kondisi topografi untuk tapak rencana bendungan, jalan akses, quarry
      dan borrow area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan
      daerah genangan;

   2. analisis geologi yang berkaitan dengan tapak bendungan, lokasi material bahan bendungan dan daerah genangan;

   3. analisis hidrologi daerah tangkapan air;

   4. analisis kependudukan di daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;

   5. analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;

   6. analisis kelayakan teknis, ekonomis termasuk umur layan bendungan, dan lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendungan;

   7. rencana bendungan yang paling layak dipilih;

   8. pra-desain bendungan yang paling layak dipilih; dan

   9. rencana penggunaan sumber daya air.

4. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan survei dan investigasi.

5. Kegiatan
   survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
   untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topografi, kondisi
   geologi, hidrologi, hidroorologi, tutupan vegetasi, erositivitas,
   kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya.

6. Kegiatan
   survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
   Pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal studi kelayakan dilakukan untuk pembangunan bendungan penampung limbah tambang (tailing) atau penampung lumpur, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kecuali huruf i.

Pasal 23

1. Penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan survei dan investigasi.

2. Kegiatan
   survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
   oleh Pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan.

3. Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang paling sedikit memuat:

   1. gambar
      teknis rencana bendungan beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas
      yang berkaitan dengan pembangunan bendungan dan peta genangan;

   2. nota
      desain yang meliputi kriteria yang dipergunakan dalam menyusun desain
      dan perhitungan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;

   3. spesifikasi
      teknis yang meliputi ukuran yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas
      pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam
      pelaksanaan konstruksi;

   4. metode pelaksanaan yang paling
      sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai, penimbunan tubuh
      bendungan, dan pemasangan peralatan hidromekanikal; dan

   5. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan yang meliputi perhitungan volume pekerjaan dan biaya.

Pasal 24

1. Desain
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diajukan oleh Pembangun
   bendungan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan desain.

2. Persetujuan
   desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri setelah
   mendapat rekomendasi dari instansi teknis keamanan bendungan.

Pasal 25

1. Pengajuan
   persetujuan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus
   memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen:

   1. permohonan persetujuan desain;

   2. identitas Pembangun bendungan; dan

   3. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen:

   1. gambar
      teknis rencana bendungan beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas
      yang berkaitan dengan pembangunan bendungan serta peta genangan;

   2. nota
      desain yang meliputi kriteria yang dipergunakan dalam menyusun desain
      dan perhitungan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;

   3. spesifikasi
      teknis yang meliputi ukuran yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas
      pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam
      pelaksanaan konstruksi;

   4. metode pelaksanaan yang paling
      sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai, penimbunan tubuh
      bendungan, dan pemasangan peralatan hidromekanikal; dan

   5. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan yang meliputi perhitungan volume pekerjaan dan biaya.

4. Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dijelaskan maksud dan tujuan pembangunan bendungan.

Pasal 26

1. Studi
   pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c
   dituangkan dalam dokumen studi pengadaan tanah yang paling sedikit
   memuat:

   1. lokasi tanah yang diperlukan;

   2. peta dan luasan tanah;

   3. status dan kondisi tanah; dan

   4. rencana pembiayaan.

2. Dalam
   hal pembangunan bendungan memerlukan lahan pada kawasan permukiman,
   perencanaan pembangunan bendungan perlu dilengkapi dengan studi
   pemukiman kembali penduduk.

Pasal 27

Studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

1. data jumlah penduduk yang akan dimukimkan kembali;

2. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk yang akan dimukimkan kembali;

3. kondisi lokasi rencana pemukiman kembali penduduk;

4. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sekitar lokasi rencana pemukiman kembali;

5. rencana tindak;

6. rencana pembiayaan; dan

7. pemberian ganti rugi berupa uang dan/atau tanah pengganti.

Pasal 28

Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan studi kelayakan, desain,
studi pengadaan tanah, dan studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan peraturan
Menteri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 29

1. Pelaksanaan
   konstruksi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib
   dilakukan berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi yang diberikan oleh
   Menteri.

2. Izin pelaksanaan konstruksi bendungan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang
   diajukan oleh Pembangun bendungan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 30

1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi dokumen:

   1. permohonan izin pelaksanaan konstruksi;

   2. identitas Pembangun bendungan; dan

   3. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi dokumen:

   1. desain bendungan yang telah mendapat persetujuan;

   2. studi pengadaan tanah; dan

   3. pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31

1. Berdasarkan
   permohonan izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   29 ayat (2) yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu
   paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Menteri memberikan
   izin atau menolak permohonan izin.

2. Penolakan permohonan
   izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
   disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 32

Izin pelaksanaan konstruksi untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing)
diberikan oleh Menteri setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
di bidang pertambangan.

Pasal 33

Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 paling sedikit memuat:

1. identitas Pembangun bendungan;

2. lokasi bendungan yang akan dibangun;

3. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;

4. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;

5. gambar dan spesifikasi teknis;

6. jadwal pelaksanaan konstruksi;

7. metode pelaksanaan konstruksi;

8. ketentuan hak dan kewajiban; dan

9. jangka waktu berlakunya izin.

Pasal 34

1. Dalam
   jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin pelaksanaan
   konstruksi, Pembangun bendungan wajib melakukan pelaksanaan konstruksi
   sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi.

2. Dalam hal
   terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi
   tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi,
   pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 35

1. Berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi dilakukan pelaksanaan konstruksi.

2. Pelaksanaan konstruksi dimulai dengan persiapan pelaksanaan konstruksi yang meliputi:

   1. pengadaan tanah; dan

   2. mobilisasi sumber daya.

3. Pengadaan
   tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh
   Pembangun bendungan sesuai dengan hasil studi pengadaan tanah
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan dilakukan sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mobilisasi
   sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
   penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas pendukung.

5. Mobilisasi
   sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

1. Pelaksanaan
   konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan desain bendungan yang
   telah mendapat persetujuan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
   ayat (2).

2. Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

3. Dalam
   pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
   rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan.

Pasal 37

1. Dalam hal bendungan dibangun untuk penampungan limbah tambang (tailing), pelaksanaan konstruksinya dapat dilakukan dengan cara:

   1. sekaligus dengan menyelesaikan konstruksi bendungan terlebih dahulu kemudian diikuti penempatan awal limbah tambang (tailing); atau

   2. bertahap yang setiap tahapnya diikuti dengan penempatan limbah tambang (tailing).

2. Pemeriksaan
   dan evaluasi dalam pelaksanaan konstruksi secara bertahap sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan pada setiap tahap oleh
   Pembangun bendungan.

3. Hasil pemeriksaan dan evaluasi
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pembangun bendungan
   kepada instansi teknis keamanan bendungan untuk mendapatkan rekomendasi.

4. Rekomendasi
   sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan untuk dapat
   melanjutkan pelaksanaan konstruksi bendungan tahap berikutnya.

Pasal 38

1. Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus melakukan kegiatan:

   1. pembersihan lahan genangan;

   2. pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk;

   3. penyelamatan benda bersejarah; dan/atau

   4. pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.

2. Tata
   cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk
   pelaksanaan kegiatan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali
   penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diperhatikan
   pula hasil studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 26 ayat (2).

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum pengisian awal waduk.

Pasal 39

Pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

1. Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen:

   1. rencana pengisian awal waduk;

   2. rencana pengelolaan bendungan;

   3. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan

   4. rencana tindak darurat.

2. Pada akhir pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus membuat laporan akhir pelaksanaan konstruksi bendungan.

Pasal 41

1. Dalam hal bendungan dibangun untuk penampungan limbah tambang (tailing), Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen:

   1. rencana penempatan awal limbah tambang (tailing) atau rencana penempatan bertahap;

   2. pedoman pemeliharaan bendungan dan pola pengisian limbah tambang (tailing) serta pengeluaran air;

   3. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan

   4. rencana tindak darurat.

2. Pembangun
   bendungan harus membuat laporan akhir atau laporan bertahap pelaksanaan
   konstruksi bendungan penampung limbah tambang (tailing)

Pasal 42

Rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a memuat:

1. rencana pelaksanaan pengisian awal;

2. rencana pemantauan selama pengisian awal;

3. rencana pengawasan; dan

4. rencana pengendalian.

Pasal 43

1. Rencana
   pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
   huruf b ditujukan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi dan
   pemeliharaan bendungan beserta waduknya.

2. Pembangunan
   bendungan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya air, rencana
   pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
   konservasi sumber daya air pada waduk, pendayagunaan, dan pengendalian
   daya rusak air.

3. Perencanaan untuk pengendalian daya rusak
   air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu dan
   menyeluruh berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
   sungai yang bersangkutan oleh Pembangun bendungan.

4. Perencanaan pengendalian daya rusak air harus diselaraskan dengan sistem peringatan dini di wilayah sungai yang bersangkutan.

5. Dalam hal pembangunan bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
   rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   ditujukan pula sebagai acuan untuk pelaksanaan penempatan limbah tambang
   (tailing), dan pengeluaran air.

Pasal 44

1. Rencana
   pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
   huruf b memuat pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
   waduknya.

2. Pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan
   beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
   memuat tata cara pengoperasian fasilitas bendungan dan pemeliharaan
   bendungan beserta waduknya.

3. Pedoman operasi dan
   pemeliharaan bendungan beserta waduknya dapat ditinjau dan dievaluasi
   paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

4. Hasil
   peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
   dasar penyempurnaan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
   waduknya.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan
   pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya diatur
   dengan peraturan Menteri.

Pasal 45

1. Dalam
   hal rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
   ayat (1) diperuntukkan bagi bendungan pengelolaan sumber daya air,
   rencana pengelolaan bendungan dilengkapi dengan pola operasi waduk.

2. Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   1. pola operasi tahun kering;

   2. pola operasi tahun normal; dan

   3. pola operasi tahun basah.

3. Pola
   operasi waduk ditetapkan oleh Pengelola bendungan setiap tahun
   berdasarkan hasil prakiraan curah hujan dari lembaga pemerintah
   non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
   meteorologi.

4. Pola operasi waduk paling sedikit memuat
   tata cara pengeluaran air dari waduk sesuai dengan kondisi volume
   dan/atau elevasi air waduk dan kebutuhan air serta kapasitas sungai di
   hilir bendungan.

5. Pola operasi waduk harus ditinjau kembali dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

6. Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan pola operasi waduk.

Pasal 46

1. Dalam rencana pengelolaan bendungan yang diperuntukkan bagi penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur tidak diperlukan pola operasi waduk.

2. Tata cara pengeluaran air dari waduk bagi bendungan yang ditujukan untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur, pengeluaran air dari waduk didasarkan atas kondisi volume dan/atau elevasi air waduk.

Pasal 47

1. Dalam penyusunan rencana pengelolaan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik.

2. Rencana
   pengelolaan bendungan dan hasil pertemuan konsultasi publik sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan
   sumber daya air di wilayah sungai bersangkutan untuk mendapatkan
   pertimbangan.

3. Rencana pengelolaan bendungan yang telah
   mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
   oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya.

4. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan
   sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
   atau belum terbentuk, rencana pengelolaan bendungan dapat langsung
   ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya.

Pasal 48

Untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing),
rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat rekomendasi
dari instansi teknis keamanan bendungan dan instansi yang
menyelenggarakan pertambangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 50

1. Rencana
   pembentukan unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   40 ayat (1) huruf c dan Pasal 41 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

   1. susunan organisasi;

   2. uraian tugas;

   3. kebutuhan sumber daya manusia; dan

   4. sumber pendanaan.

2. Ketentuan
   lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pengelola bendungan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri

Pasal 51

1. Rencana
   tindak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dan
   Pasal 41 ayat (1) huruf d digunakan untuk melakukan tindakan yang
   diperlukan apabila terdapat gejala kegagalan bendungan atau terjadi
   kegagalan bendungan.

2. Rencana tindak darurat sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan konsepsi keamanan bendungan
   dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyelenggaraan keamanan bendungan.

Pasal 52

1. Rencana
   tindak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun
   oleh Pembangun bendungan dengan mengikutsertakan instansi teknis dan
   unsur masyarakat yang terpengaruh terhadap potensi kegagalan bendungan.

2. Rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tindakan:

   1. pengamanan bendungan; dan

   2. penyelamatan masyarakat serta lingkungan.

3. Rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan analisis keruntuhan bendungan.

Pasal 53

1. Rencana
   tindak darurat yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
   ayat (1) dikonsultasikan kepada bupati/walikota dan gubernur yang
   wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan.

2. Dalam
   hal pengaruh potensi kegagalan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) meliputi wilayah sungai lintas negara, rencana tindak darurat
   dikonsultasikan kepada bupati/walikota dan gubernur yang wilayahnya
   terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta Menteri.

Pasal 54

1. Rencana
   tindak darurat hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
   diajukan oleh Pembangun bendungan kepada Pemilik bendungan untuk
   ditetapkan.

2. Rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap bendungan.

Pasal 55

1. Dalam
   hal pada satu daerah aliran sungai terdapat lebih dari satu bendungan,
   rencana tindak darurat untuk setiap bendungan harus merupakan satu
   kesatuan rencana tindak darurat.

2. Apabila suatu bendungan
   dibangun pada daerah aliran sungai yang sudah terdapat bendungan,
   penyusunan rencana tindak darurat untuk bendungan yang dibangun, selain
   mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus mengikutsertakan Pengelola
   bendungan yang sudah ada.

3. Rencana tindak darurat untuk
   bendungan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
   disesuaikan agar menjadi satu kesatuan dengan rencana tindak darurat
   bendungan lainnya.

4. Apabila pada satu daerah aliran sungai
   dibangun lebih dari satu bendungan dalam waktu bersamaan, penyusunan
   rencana tindak darurat dilakukan secara terkoordinasi antarpara
   Pembangun bendungan sehingga rencana tindak darurat setiap bendungan
   menjadi satu kesatuan rencana tindak darurat.

Pasal 56

1. Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

   1. memberitahukan kepada pihak terkait dengan bendungan;

   2. mengoperasikan peralatan hidro-elektro mekanikal bendungan; dan

   3. melakukan upaya pencegahan keruntuhan bendungan.

2. Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola bendungan.

3. Tindakan
   penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
   huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Rencana
tindak darurat yang telah ditetapkan harus disosialisasikan oleh
Pembangun bendungan kepada masyarakat yang terpengaruh potensi kegagalan
bendungan serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang wilayahnya
terpengaruh potensi kegagalan bendungan.

Pasal 58

1. Pengelola
   bendungan harus meninjau kembali rencana tindak darurat apabila terjadi
   perkembangan kondisi sumber daya air, lingkungan, dan perkembangan
   keadaan sosial di hilir bendungan.

2. Berdasarkan hasil
   peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana tindak
   darurat diajukan oleh Pengelola bendungan kepada Pemilik bendungan untuk
   ditetapkan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tindak darurat diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pengisian Awal Waduk

Pasal 60

1. Pengisian awal waduk dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bendungan selesai.

2. Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin pengisian awal waduk.

3. Permohonan
   izin pengisian awal waduk diajukan oleh Pembangun bendungan kepada
   Menteri dan tembusannya disampaikan kepada instansi teknis keamanan
   bendungan.

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

5. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokumen:

   1. permohonan izin pengisian awal waduk;

   2. identitas Pembangun bendungan;

   3. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan

   4. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

   1. laporan akhir pelaksanaan konstruksi;

   2. rencana pengisian awal waduk;

   3. rencana pengelolaan bendungan; dan

   4. rencana tindak darurat

7. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, persyaratan administratif
   sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan penyediaan dana
   amanah untuk biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

Pasal 61

1. Instansi
   teknis keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
   melakukan penilaian terhadap persyaratan teknis berupa dokumen
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6).

2. Hasil
   penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam
   bentuk rekomendasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan sejak
   tembusan permohonan diterima.

Pasal 62

Berdasarkan
rekomendasi dari instansi teknis keamanan bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari, Menteri memberikan izin pengisian awal waduk.

Pasal 63

1. Izin pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit memuat:

   1. identitas Pembangun bendungan;

   2. lokasi bendungan yang dibangun;

   3. jenis dan tipe bendungan yang dibangun;

   4. rencana pengisian awal waduk;

   5. ketentuan hak dan kewajiban; dan

   6. data izin penggunaan sumber daya air.

2. Dalam
   jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin pengisian awal
   waduk, Pembangun bendungan wajib melaksanakan pengisian awal waduk
   sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) huruf d.

Pasal 64

1. Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pembangun bendungan melakukan pengisian awal waduk.

2. Dalam
   waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan pengisian awal
   waduk, Pembangun bendungan memberitahukan tanggal pelaksanaan pengisian
   awal waduk kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya.

Pasal 65

1. Untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing), izin penempatan awal limbah tambang (tailing)
   diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
   bidang lingkungan hidup setelah mendapat rekomendasi dari instansi
   teknis keamanan bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan
   pemerintahan di bidang pertambangan.

2. Dalam hal bendungan penampung limbah tambang (tailing) tidak memerlukan sumber daya air, izin penempatan awal limbah tambang (tailing) tidak memuat izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 66

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengisian awal waduk dan izin penempatan awal limbah tambang (tailing) diatur dengan peraturan Menteri.

2. Ketentuan
   lebih lanjut mengenai dana amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
   ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
   Menteri Keuangan.

Pasal 67

1. Pengisian awal waduk dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pengisian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

2. Sebelum
   pelaksanaan pengisian awal waduk dimulai, Pembangun bendungan harus
   memberi tahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk dalam jangka waktu
   paling lambat 7 (tujuh) hari.

3. Selama pengisian awal
   waduk, Pembangun bendungan harus melakukan pemantauan, pengawasan, dan
   pengendalian sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 42.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengisian awal waduk diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pembangunan Bendungan

Pasal 68

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama pembangunan bendungan.

2. Kerja
   sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
   kepentingan provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang
   bersangkutan.

Pasal 69

1. Pemerintah,
   pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan
   kerja sama pembangunan bendungan dengan badan usaha.

2. Kerja
   sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian
   kerja sama pembangunan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pembangunan bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Bendungan Lain

Pasal 71

1. Pembangunan
   bendungan selain bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
   dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 7.

2. Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pembangun bendungan kepada Menteri.

3. Ketentuan
   mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan, dan
   pelaporan dalam pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   diatur dengan peraturan Menteri.

BAB III
PENGELOLAAN BENDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

1. Pengelolaan bendungan beserta waduknya untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin:

   1. kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya;

   2. efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air; dan

   3. keamanan bendungan.

2. Pengelolaan
   bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung
   lingkungan hidup.

Pasal 73

Pengelolaan bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) dan penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 74

1. Pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dapat berupa tahapan:

   1. operasi dan pemeliharaan;

   2. perubahan atau rehabilitasi; dan

   3. penghapusan fungsi bendungan.

2. Pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:

   1. pelaksanaan rencana pengelolaan;

   2. operasi dan pemeliharaan;

   3. konservasi sumber daya air pada waduk;

   4. pendayagunaan waduk;

   5. pengendalian daya rusak air melalui pengendalian bendungan beserta waduknya; dan

   6. penghapusan fungsi bendungan.

3. Kegiatan
   pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
   bendungan beserta waduknya termasuk daerah sempadan waduk.

Pasal 75

1. Pengelolaan bendungan beserta waduknya menjadi tanggung jawab Pemilik bendungan.

2. Dalam

Baca Juga:

• Prinsip Stabilitas Lereng
• Parameter Utama dalam Analisis Stabilitas Bendungan
• "Hydraulic Structures" edisi ke-4 oleh Novak dan Narayanan.
• ICOLD Bulletin Publikasi Teknis
• Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif.
• Steel Sheet Pile (SSP)
• Prinsip stabilitas lereng, analisis stabilitas dan keamanan bendungan

hal Pemerintah sebagai Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya, Menteri menunjuk
unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air atau badan usaha
milik negara sebagai Pengelola bendungan.

Pengelola
bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan
pengelolaan bendungan beserta waduknya, dibantu oleh unit pengelola
bendungan.

Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Dalam
hal Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
badan usaha milik negara, penetapan unit pengelola bendungan dilakukan
oleh direksi badan usaha milik negara.

Pasal 76

1. Dalam
   hal pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagai Pemilik
   bendungan, untuk pengelolaan bendungan beserta waduknya, gubernur atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menunjuk unit pelaksana
   teknis daerah yang membidangi sumber daya air atau badan usaha milik
   daerah sebagai Pengelola bendungan.

2. Pengelola bendungan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan
   bendungan beserta waduknya, dibantu oleh unit pengelola bendungan.

3. Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 77

1. Dalam
   hal badan usaha sebagai Pemilik bendungan, untuk pengelolaan bendungan
   beserta waduknya, Pemilik bendungan menetapkan Pengelola bendungan dan
   unit pengelola bendungan.

2. Pemilik bendungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

1. Pemilik
   bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang
   menghentikan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus menyerahkan
   pengelolaan bendungan beserta waduknya kepada Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Dalam hal
   Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan
   pengelolaan sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pengelolaan
   bendungan dihentikan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
   dengan kewenangannya mengambil alih pengelolaan bendungan.

3. Pemilik
   bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
   menyediakan biaya pengelolaan bendungan sampai dengan berakhirnya umur
   layan bendungan.

4. Jumlah biaya pengelolaan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada
   peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal sampai dengan
   berakhirnya umur layan bendungan, Pemilik bendungan tidak menyediakan
   biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya diambil alih oleh Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan
   berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

1. Unit
   pengelola bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal
   76 ayat (2), dan Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan
   pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pengelola bendungan.

3. Kepala unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

   1. memiliki
      sertifikat keahlian bidang bendungan yang dikeluarkan oleh lembaga yang
      berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   2. memiliki kompetensi dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembentukan unit pengelola bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Bendungan

Pasal 80

Pelaksanaan
rencana pengelolaan bendungan dilakukan sesuai dengan rencana
pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf
b.

Pasal 81

1. Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sumber daya air dan lingkungan hidup.

2. Dalam hal bendungan untuk pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan didasarkan pada:

   1. ketersediaan sumber daya air;

   2. kebutuhan air;

   3. pengendalian banjir; dan/atau

   4. kebutuhan daya air.

3. Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur, pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan didasarkan pada:

   1. jenis limbah tambang (tailing) atau jenis lumpur; dan

   2. volume limbah tambang (tailing) atau volume lumpur per satuan waktu.

Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 82

1. Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya terdiri atas:

   1. operasi dan pemeliharaan bendungan; dan

   2. pemeliharaan waduk.

2. Dokumen
   laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dipergunakan
   sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
   bendungan.

3. Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
   dokumen laporan akhir atau laporan bertahap sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 41 ayat (2) digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan
   operasi dan pemeliharaan bendungan.

Pasal 83

1. Pelaksanaan operasi bendungan wajib dilakukan berdasarkan izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri.

2. Izin
   operasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
   berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pengelola bendungan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen:

   1. permohonan izin operasi bendungan;

   2. identitas Pengelola bendungan;

   3. keputusan pembentukan unit pengelola bendungan; dan

   4. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

   1. data teknis bendungan;

   2. laporan pengisian awal waduk;

   3. laporan analisis perilaku bendungan;

   4. pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan

   5. laporan kejadian khusus selama pengisian awal waduk.

Pasal 84

1. Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

2. Menteri
   dalam melakukan penilaian terhadap substansi persyaratan teknis
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk instansi teknis keamanan
   bendungan untuk melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Dalam
   hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
   persyaratan teknis pengoperasian bendungan belum dipenuhi, Pengelola
   bendungan harus memperbaiki persyaratan teknis pengoperasian dan
   menyampaikan kembali perbaikan persyaratan teknis kepada Menteri dalam
   jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan izin
   dikembalikan kepada Pengelola bendungan.

5. Dalam hal
   dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dokumen perbaikan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan teknis,
   Menteri memberikan izin operasi bendungan.

Pasal 85

Izin operasi bendungan paling sedikit memuat:

1. identitas Pengelola bendungan;

2. lokasi bendungan yang dibangun;

3. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;

4. jenis dan tipe bendungan yang dibangun;

5. rencana operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan

6. ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 86

Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
izin operasi bendungan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat
rekomendasi dari instansi teknis keamanan bendungan dan instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Pasal 87

1. Operasi
   dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan
   rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
   (1) huruf b.

2. Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
   waduknya ditujukan untuk memfungsikan dan merawat bendungan beserta
   waduknya termasuk memantau perilaku bendungan dan volume waduk agar
   terjaga keamanan dan fungsinya.

3. Untuk bendungan
   pengelolaan sumber daya air, pemantauan volume waduk sebagaimana
   dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengukuran sedimentasi waduk.

4. Pengukuran sedimentasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 88

1. Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya harus dilakukan setiap saat.

2. Dalam
   hal terjadi situasi luar biasa, operasi dan pemeliharaan bendungan
   beserta waduknya diutamakan untuk tujuan keamanan bendungan dan
   keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 89

Pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk bendungan
pengelolaan sumber daya air harus sesuai dengan pedoman operasi dan
pemeliharaan bendungan beserta waduknya serta pola operasi waduk.

Pasal 90

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing)
atau penampung lumpur harus sesuai dengan pedoman operasi dan
pemeliharaan bendungan beserta waduknya dan tata cara pengeluaran air
dari waduk.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pemberian izin operasi bendungan dan pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya diatur dengan
peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Konservasi Sumber Daya Air pada Waduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

1. Konservasi
   sumber daya air pada waduk untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan
   untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan
   fungsi sumber daya air pada waduk.

2. Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:

   1. perlindungan dan pelestarian waduk;

   2. pengawetan air; dan

   3. pengelolaan kualitas air dan pencemaran air.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian Waduk

Pasal 93

1. Perlindungan
   dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
   huruf a bertujuan untuk menjaga waduk agar terpelihara keberadaan,
   keberlanjutan serta menjaga fungsi waduk terhadap kerusakan atau
   gangguan yang disebabkan, baik oleh daya alam maupun tindakan manusia.

2. Perlindungan
   dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
   dengan cara menetapkan dan mengelola kawasan lindung waduk, vegetatif,
   dan/atau rekayasa teknik sipil melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan
   budaya masyarakat sekitar.

3. Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

   1. pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air;

   2. pengawasan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air;

   3. pembuatan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi;

   4. pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk;

   5. pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk;

   6. pengaturan daerah sempadan waduk; dan

   7. peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya.

Pasal 94

1. Pemeliharaan
   kelangsungan fungsi daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 93 ayat (3) huruf a dilakukan pada kawasan hulu waduk.

2. Dalam
   pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air, Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

   1. kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air;

   2. norma, standar, dan prosedur pelestarian fungsi daerah tangkapan air;

   3. tata cara pengelolaan kawasan daerah tangkapan air;

   4. penyelenggaraan program pelestarian fungsi daerah tangkapan air; dan

   5. pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air.

3. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, penyelenggaraan program
   pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat
   dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada
   ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Pemilik bendungan.

4. Dalam
   pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik
   bendungan dapat meminta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan
   penyelenggaraannya.

Pasal 95

1. Pengawasan
   penggunaan lahan pada daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 93 ayat (3) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
   urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pengawasan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
   urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya serta Pemilik
   bendungan.

3. Dalam hal bendungan sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) dimiliki oleh badan usaha, Pemilik bendungan melakukan
   pemantauan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air.

4. Apabila
   dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan
   terjadinya perubahan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air, Pemilik
   bendungan harus melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
   pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 96

1. Pembuatan
   bangunan pengendali erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 93 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

   1. lokasi bangunan pengendali erosi dan sedimentasi;

   2. pelaksanaan pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi; dan

   3. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi.

3. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan pembangunan
   pengendali erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan masyarakat
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh
   Pemilik bendungan.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan
   pengendali erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan masyarakat
   sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik bendungan dapat meminta
   bantuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya untuk mengoordinasikan penyelenggaraannya.

Pasal 97

1. Pengendalian
   pemanfaatan ruang pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
   (3) huruf d meliputi daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk.

2. Dalam
   rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya menetapkan:

   1. pemanfaatan ruang pada waduk;

   2. pengelolaan ruang pada waduk; dan

   3. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk.

3. Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk hanya dapat dilakukan untuk:

   1. kegiatan pariwisata;

   2. kegiatan olahraga; dan/atau

   3. budi daya perikanan.

4. Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk:

   1. kegiatan penelitian;

   2. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau

   3. upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk.

5. Penggunaan ruang di daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan:

   1. fungsi waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;

   2. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setiap daerah; dan

   3. daya rusak air waduk terhadap lingkungannya.

6. Pemanfaatan
   ruang pada daerah genangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
   daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat
   dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
   sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit
   pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai
   yang bersangkutan.

7. Menteri, gubernur, atau
   bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan
   dan pemantauan pemanfaatan ruang.

8. Pemanfaatan ruang untuk
   budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan
   menggunakan karamba atau jaring apung harus berdasarkan hasil kajian
   yang dilakukan oleh Pengelola bendungan.

9. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi substansi:

   1. fungsi sumber air;

   2. daya tampung waduk;

   3. daya dukung lingkungan; dan

   4. tingkat kekokohan/daya tahan struktur bendungan beserta bangunan pelengkapnya.

10. Hasil
    kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sebagai dasar
    dalam pemberian izin pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan dengan
    menggunakan karamba atau jaring apung.

11. Ketentuan lebih
    lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan serta pengkajian
    pemanfaatan ruang pada waduk diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 98

1. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan kegiatan
   pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat
   (4) huruf b serta upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) huruf c dilakukan oleh
   Pemilik bendungan.

2. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemilik
   bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
   Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 99

1. Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
   menyelenggarakan pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e.

2. Penyelenggaraan
   pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

   1. pencegahan kelongsoran;

   2. pengendalian laju erosi tanah;

   3. pengendalian tingkat sedimentasi pada waduk; dan/atau

   4. peningkatan peresapan air ke dalam tanah.

3. Pengendalian
   pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
   memperhatikan kaidah konservasi dan fungsi lindung sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal Pemilik
   bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan kegiatan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemilik bendungan.

5. Pelaksanaan
   kegiatan oleh Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
   dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
   dengan kewenangannya.

Pasal 100

1. Pengaturan
   daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3)
   huruf f merupakan pengaturan kawasan perlindungan waduk.

2. Kawasan
   perlindungan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang
   antara garis muka air waduk tertinggi dan garis sempadan waduk.

3. Garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas luar perlindungan waduk.

Pasal 101

1. Garis
   sempadan waduk ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
   sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari Pengelola bendungan.

2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kriteria penetapan garis sempadan waduk.

3. Kriteria penetapan garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

   1. karakteristik waduk, dimensi waduk, morfologi waduk, dan ekologi waduk;

   2. operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan

   3. tinggi jagaan bendungan.

4. Ketentuan
   mengenai tata cara penetapan garis sempadan waduk dan pemanfaatan
   daerah sempadan waduk termasuk sabuk hijau waduk diatur dengan peraturan
   Menteri.

Pasal 102

1. Dalam
   rangka mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk, Menteri, gubernur,
   atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
   pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan waduk.

2. Dalam
   hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, penyelenggaraan pengawasan
   dan pemantauan pengaturan daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik bendungan.

3. Penyelenggaraan
   oleh Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
   dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
   dengan kewenangannya.

Pasal 103

Untuk mempertahankan kawasan perlindungan waduk, setiap orang dilarang:

1. membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/atau

2. mendirikan
   bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air,
   mengurangi kapasitas tampung waduk, atau tidak sesuai dengan
   peruntukannya

Pasal 104

1. Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
   upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik
   kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf g.

2. Dalam hal
   Pemilik bendungan merupakan badan usaha, upaya peningkatan kesadaran,
   partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian
   waduk dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3)
   huruf g dilakukan oleh Pemilik bendungan.

Paragraf 3
Pengawetan Air

Pasal 105

1. Pengawetan
   air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b
   ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau
   kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

2. Pengawetan air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

   1. menyimpan air yang berlebih pada waduk untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

   2. menghemat air melalui pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau

   3. mengendalikan penggunaan air pada waduk.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 106

1. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk mempertahankan atau memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.

2. Pengelolaan
   kualitas air untuk air yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan perbaikan kualitas
   air.

3. Pengelolaan kualitas air untuk air yang berada di
   dalam waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola
   bendungan melalui kegiatan:

   1. pemantauan kualitas air pada waduk terkait dengan pemanfaatan air dan kesehatan lingkungan;

   2. pengendalian kerusakan waduk;

   3. aerasi pada waduk;

   4. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada waduk; dan

   5. pengendalian gulma air.

Pasal 107

1. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk mempertahankan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.

2. Pengendalian
   pencemaran air untuk air yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan pencegahan masuknya
   pencemar ke dalam air yang akan masuk ke waduk.

3. Pengendalian
   pencemaran air untuk air yang berada di dalam waduk sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui
   kegiatan:

   1. pencegahan masuknya pencemar ke dalam waduk; dan

   2. penanggulangan pencemaran air pada waduk.

Bagian Kelima
Pendayagunaan Waduk

1. Pendayagunaan
   waduk untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan
   kemanfaatan sumber daya air guna kepentingan wilayah sekitar atau
   lingkungan waduk serta pada kawasan hilir waduk.

2. Pendayagunaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendayagunaan ruang waduk untuk:

   1. penyimpanan air; dan

   2. pengendalian banjir.

3. Pendayagunaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

   1. penatagunaan waduk;

   2. penyediaan air dan/atau daya air pada waduk;

   3. penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk; dan

   4. pengusahaan kawasan bendungan beserta waduknya.

Pasal 109

Pendayagunaan waduk untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur ditujukan untuk penyediaan ruang waduk guna penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur.

Pasal 110

1. Penatagunaan
   waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a dilakukan
   apabila terjadi perubahan ruang dalam waduk akibat adanya sedimen
   dan/atau pemanfaatan air waduk dan daya air waduk untuk keperluan lain.

2. Penatagunaan
   waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menetapkan
   zona pemanfaatan waduk dan peruntukan air pada waduk.

Pasal 111

1. Zona
   pemanfaatan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)
   meliputi ruang waduk sampai dengan garis sempadan waduk sebagai fungsi
   lindung dan fungsi budi daya.

2. Zona pemanfaatan waduk
   ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya berdasarkan usulan Pengelola bendungan.

3. Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

   1. fluktuasi air yang dipengaruhi oleh musim;

   2. kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;

   3. peran masyarakat sekitar waduk dan pihak lain yang berkepentingan;

   4. fungsi kawasan dan fungsi waduk; dan

   5. keamanan bendungan beserta bangunan pelengkap.

Pasal 112

1. Peruntukan
   air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) ditetapkan
   oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
   kewenangannya berdasarkan usulan Pengelola bendungan.

2. Penetapan peruntukan air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

   1. daya tampung waduk;

   2. perhitungan dan proyeksi aliran air masuk waduk; dan

   3. kebutuhan air dan/atau daya air.

Pasal 113

1. Penyediaan
   air dan/atau daya air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
   ayat (3) huruf b ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air dan daya air
   sesuai tujuan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Penyediaan air dan daya air dilaksanakan sesuai dengan pola operasi waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 114

1. Penggunaan
   atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air
   dan/atau daya air sesuai dengan tujuan pembangunan bendungan beserta
   waduknya.

2. Penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya
   air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
   pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya termasuk
   pola operasi waduk.

Pasal 115

1. Penggunaan
   atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk oleh selain Pemilik
   atau Pengelola bendungan harus mendapat izin penggunaan sumber daya air
   untuk penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air dari Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Pemberian
   izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan air dan/atau daya air
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

   1. sesuai dengan zona pemanfaatan dan peruntukan air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2);

   2. sesuai
      dengan rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi
      sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan

   3. menjamin keamanan dan kelestarian bendungan.

3. Pemberian
   rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
   oleh unit pelaksana teknis berdasarkan pertimbangan tertulis dari
   Pengelola bendungan.

Pasal 116

1. Pengusahaan
   kawasan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
   ayat (3) huruf d merupakan pemanfaatan kawasan bendungan beserta
   waduknya.

2. Pengusahaan kawasan sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial, daya dukung
   lingkungan hidup, kesehatan lingkungan, dan kelestarian fungsi
   lingkungan hidup.

3. Pengusahaan kawasan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan
   usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan persetujuan
   pengusahaan dari Pemilik bendungan.

4. Dalam hal bendungan
   dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
   kabupaten/kota, pengusahaan kawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan lebih lanjut
   mengenai tata cara pengajuan permohonan pengusahaan kawasan bendungan
   beserta waduknya diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 117

1. Pengendalian daya rusak air melalui pengendalian bendungan beserta waduknya meliputi:

   1. pengendalian terhadap keutuhan fisik dan keamanan bendungan; dan

   2. pengendalian terhadap fungsi bendungan beserta waduknya.

2. Pengendalian
   daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
   peringatan dini pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 118

1. Pengendalian
   daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) terutama
   dilakukan dengan mengurangi besaran banjir agar daya rusak air
   terkendali.

2. Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan cara mengatur pembukaan dan penutupan pintu bendungan.

3. Pembukaan
   pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
   mengatur pelepasan air guna pengendalian daya rusak air pada kawasan
   hilir.

4. Pelepasan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
   harus tetap memperhatikan keperluan pencegahan kegagalan bendungan
   terkait ruang waduk untuk pengendalian banjir.

5. Pembukaan
   dan penutupan pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
   dilakukan berdasarkan pedoman operasi bendungan pada bendungan yang
   bersangkutan.

Pasal 119

Dalam hal pelepasan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) pada bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing),
air yang akan dialirkan ke perairan umum harus memenuhi baku mutu air
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.

Pasal 120

Pengendalian daya rusak
air yang dilakukan karena terjadinya kegagalan bendungan, pelaksanaannya
harus berdasarkan rencana tindak darurat dan pedoman operasi bendungan
pada bendungan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Perubahan atau Rehabilitasi

Pasal 121

1. Perubahan bendungan ditujukan untuk keamanan bendungan dan meningkatkan fungsi bendungan.

2. Perubahan bendungan dilakukan dengan cara melakukan perubahan struktur bendungan.

3. Dalam
   hal diperlukan perubahan bendungan untuk tindakan pengamanan bendungan,
   Pengelola bendungan wajib melakukan perubahan struktur bendungan.

4. Dalam hal diperlukan peningkatan fungsi bendungan, Pengelola bendungan dapat melakukan perubahan struktur bendungan.

Pasal 122

1. Dalam
   melakukan perubahan struktur bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   121 ayat (2), Pengelola bendungan harus terlebih dahulu memperoleh
   persetujuan desain perubahan bendungan dari Menteri.

2. Persetujuan
   desain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
   berdasarkan permohonan dari Pengelola bendungan dan rekomendasi dari
   instansi teknis keamanan bendungan.

Pasal 123

1. Rehabilitasi
   bendungan merupakan tindakan perbaikan yang meliputi perekayasaan,
   pelaksanaan perbaikan, dan uji perilaku bendungan yang mengalami
   kerusakan.

2. Dalam hal diperlukan tindakan pengamanan bendungan, Pengelola bendungan wajib melakukan rehabilitasi bendungan.

3. Dalam
   melakukan rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
   Pengelola bendungan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan desain
   rehabilitasi dari Menteri.

4. Persetujuan desain
   rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan
   permohonan dari Pengelola bendungan dan rekomendasi dari instansi teknis
   keamanan bendungan.

Pasal 124

1. Pelaksanaan
   perubahan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan
   pelaksanaan rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
   dilakukan setelah memperoleh izin perubahan atau izin rehabilitasi
   bendungan dari Menteri.

2. Izin perubahan atau izin
   rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
   berdasarkan permohonan dari Pengelola bendungan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokumen:

   1. surat permohonan izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan;

   2. identitas Pengelola bendungan; dan

   3. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen:

   1. persetujuan desain perubahan bendungan atau persetujuan desain rehabilitasi bendungan; dan

   2. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

6. Berdasarkan
   permohonan izin perubahan atau rehabilitasi bendungan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan izin atau menolak permohonan
   izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dokumen
   persyaratan lengkap.

7. Penolakan permohonan izin perubahan
   atau izin rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
   harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 125

Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing),
diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
di bidang pertambangan.

Pasal 126

1. Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan paling sedikit memuat:

   1. identitas Pengelola bendungan;

   2. lokasi bendungan yang akan dilakukan perubahan atau rehabilitasi bendungan;

   3. jenis dan tipe bendungan yang akan dilakukan perubahan atau rehabilitasi bendungan;

   4. gambar dan spesifikasi teknis;

   5. jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan;

   6. metode pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan;

   7. ketentuan hak dan kewajiban; dan

   8. jangka waktu berlakunya izin.

2. Dalam
   jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin perubahan atau
   izin rehabilitasi bendungan, Pengelola bendungan wajib melaksanakan
   perubahan atau rehabilitasi bendungan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
   perubahan atau rehabilitasi bendungan.

3. Dalam hal terjadi
   keadaan tertentu yang mengakibatkan perubahan atau rehabilitasi
   bendungan tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan
   perubahan atau rehabilitasi bendungan, pemberi izin dapat memberikan
   perpanjangan waktu izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan.

Pasal 127

Pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 128

Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara perubahan atau rehabilitasi bendungan
dan pemberian izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan diatur
dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Fungsi Bendungan

Pasal 129

1. Bendungan
   yang tidak mempunyai manfaat lagi atau terjadi kegagalan bendungan yang
   mengancam keselamatan masyarakat, Pemilik bendungan wajib melakukan
   penghapusan fungsi bendungan.

2. Penghapusan fungsi
   bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
   membongkar bendungan oleh Pemilik bendungan.

3. Dalam hal
   Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan
   pembongkaran bendungan, pembongkaran bendungan dilakukan oleh Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

4. Biaya untuk pelaksanaan pembongkaran bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemilik bendungan.

Pasal 130

1. Dalam
   hal pembongkaran bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
   (2) dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan kelestarian fungsi
   lingkungan, baik di sekitar kawasan bendungan maupun hilir bendungan,
   Pemilik bendungan wajib mempertahankan fisik bendungan.

2. Dalam
   mempertahankan fisik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   Pemilik bendungan wajib menjaga, memelihara, dan mempertahankan keamanan
   bendungan serta lingkungannya.

Pasal 131

1. Penghapusan
   fungsi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dan
   Pasal 130 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penghapusan fungsi
   bendungan dari Menteri.

2. Izin penghapusan fungsi bendungan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi
   dari instansi teknis keamanan bendungan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 132

1. Dalam
   hal fungsi bendungan telah dihapus, Pemilik bendungan bertanggung jawab
   terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat penghapusan fungsi bendungan.

2. Dalam
   pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik
   bendungan wajib menyelenggaraan pengelolaan pasca penghapusan fungsi
   bendungan.

Pasal 133

Dalam hal
bendungan yang dihapus fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (2) dan Pasal 130 ayat (1) merupakan barang milik negara/daerah,
penghapusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 134

Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan fungsi bendungan, tata cara
pemberian izin penghapusan fungsi bendungan, dan pengelolaan pasca
penghapusan fungsi bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama Pengelolaan Bendungan

Pasal 135

1. Dalam
   pengelolaan bendungan beserta waduknya, Pemerintah, pemerintah
   provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha dapat melakukan
   kerja sama.

2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

   1. memperhatikan
      kepentingan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
      kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan;

   2. dituangkan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan bendungan beserta waduknya; dan

   3. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pengelolaan bendungan beserta waduknya diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Bendungan Lain

Pasal 137

1. Pengelolaan
   bendungan selain bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
   dilakukan sesuai dengan tahapan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 74.

2. Pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri.

3. Ketentuan
   mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan dan
   pelaporan dalam pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV
KEAMANAN BENDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 138

1. Keamanan
   bendungan ditujukan untuk melindungi bendungan dari kegagalan bendungan
   dan melindungi jiwa, harta, serta prasarana umum yang berada di wilayah
   yang terpengaruh oleh potensi bahaya akibat kegagalan bendungan.

2. Keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. penyelenggara keamanan;

   2. penyelenggaraan keamanan; dan

   3. tanggung jawab kegagalan bendungan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Keamanan Bendungan

Pasal 139

Penyelenggara keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a terdiri atas:

1. instansi teknis keamanan bendungan;

2. unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan; dan

3. Pembangun bendungan dan Pengelola bendungan.

Pasal 140

1. Instansi teknis keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a bertugas:

   1. melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan;

   2. memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; dan

   3. menyelenggarakan inspeksi bendungan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis keamanan bendungan menyelenggarakan fungsi:

   1. pemberian
      rekomendasi kepada Menteri dalam rangka pemberian persetujuan desain,
      izin pengisian awal, izin operasi, persetujuan desain perubahan atau
      persetujuan desain rehabilitasi, dan izin penghapusan fungsi bendungan;

   2. pemberian
      rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
      bidang lingkungan hidup dalam rangka pemberian izin penempatan awal
      limbah tambang (tailing) dan izin operasi untuk bendungan penampung limbah tambang (tailing);

   3. pengkajian terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan; dan

   4. penyelenggaraan inspeksi bendungan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja instansi teknis keamanan bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 141

1. Unit
   pelaksana teknis bidang keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 139 huruf b bertugas memberikan dukungan teknis keamanan bendungan
   kepada instansi teknis keamanan bendungan.

2. Dalam
   memberikan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit
   pelaksana teknis bidang keamanan bendungan melakukan kegiatan:

   1. pengumpulan dan pengolahan data;

   2. pengkajian bendungan dan analisis perilaku bendungan;

   3. penyelenggaraan inspeksi bendungan;

   4. penyiapan saran teknis bendungan; dan

   5. inventarisasi dan registrasi bendungan serta klasifikasi bahaya bendungan.

3. Unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 142

Pembangun
bendungan dan Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
huruf c bertugas melakukan evaluasi keamanan bendungan dan pemantauan
serta pemeriksaan kondisi bendungan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Keamanan Bendungan

Pasal 143

Penyelenggaraan keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b meliputi:

1. evaluasi keamanan bendungan;

2. pemantauan dan pemeriksaan terhadap kondisi bendungan; dan

3. penyelenggaraan inspeksi bendungan.

Pasal 144

1. Evaluasi keamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a dilakukan terhadap:

   1. perencanaan pembangunan bendungan;

   2. pelaksanaan konstruksi;

   3. pengisian awal waduk;

   4. operasi dan pemeliharaan;

   5. perubahan atau rehabilitasi; dan

   6. kondisi bendungan pasca penghapusan fungsi bendungan.

2. Evaluasi
   keamanan bendungan dan pemantauan serta pemeriksaan kondisi bendungan
   yang dilakukan oleh Pembangun bendungan atau Pengelola bendungan
   hasilnya disampaikan kepada instansi teknis keamanan bendungan.

3. Instansi
   teknis keamanan bendungan melakukan pengkajian atas hasil evaluasi
   keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Berdasarkan
   pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi teknis keamanan
   bendungan menyusun rekomendasi sebagai dasar bagi Menteri dalam
   pemberian persetujuan dan/atau izin pada tahap pembangunan dan
   pengelolaan bendungan.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai
   tata cara pelaksanaan evaluasi dan pengkajian evaluasi keamanan
   bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 145

1. Pemantauan
   dan pemeriksaan terhadap kondisi bendungan dan penyelenggaraan inspeksi
   bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b dan huruf c
   ditujukan untuk mengetahui secara dini permasalahan atau apabila
   terdapat gejala kegagalan bendungan dan status keamanan bendungan.

2. Penyelenggaraan inspeksi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

   1. penelitian terhadap kondisi fisik bendungan dan bangunan pelengkapnya; dan

   2. pengecekan instrumen bendungan.

3. Penyelenggaraan
   inspeksi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
   inspeksi tahunan, inspeksi besar, dan inspeksi khusus/luar biasa.

4. Inspeksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

5. Inspeksi khusus/luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terjadi kejadian luar biasa.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, pemeriksaan, dan inspeksi bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Kegagalan Bendungan

Pasal 146

1. Dalam hal terjadi kegagalan bendungan yang diakibatkan karena kesalahan:

   1. perencanaan, tanggung jawab kegagalan bendungan menjadi tanggung jawab perencana;

   2. pelaksanaan
      konstruksi, tanggung jawab kegagalan bendungan menjadi tanggung jawab
      pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi;

   3. pengisian
      awal waduk, tanggung jawab kegagalan bendungan menjadi tanggung jawab
      perencana, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi, dan/atau Pembangun
      bendungan; dan

   4. pengelolaan, tanggung jawab kegagalan bendungan menjadi tanggung jawab Pengelola bendungan.

2. Tanggung
   jawab perencana, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi, Pembangun
   bendungan, dan Pengelola bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai kriteria dan tolok ukur kegagalan bendungan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 147

1. Kegagalan
   bendungan dinilai dan ditetapkan bersama oleh tim penilai ahli yang
   profesional dan kompeten dalam bidang yang berkaitan dengan bendungan
   serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara
   obyektif.

2. Tim penilai ahli dipilih oleh Pembangun
   bendungan atau Pengelola bendungan bersama dengan perencana dan
   pelaksana konstruksi dan ditetapkan oleh Pemilik bendungan.

3. Tim
   penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling
   lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya
   kegagalan bendungan.

4. Tim penilai ahli harus melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menetapkannya dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

5. Menteri
   berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bendungan
   mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan
   umum.

6. Pelaksanaan tugas tim penilai ahli kegagalan bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 148

1. Pembiayaan bendungan beserta waduknya meliputi biaya:

   1. pembangunan bendungan; dan

   2. pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Biaya pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya:

   1. persiapan pembangunan;

   2. perencanaan pembangunan;

   3. pengadaan tanah;

   4. pemindahan dan pemukiman kembali penduduk;

   5. persiapan pelaksanaan konstruksi;

   6. pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi; dan

   7. pengisian awal waduk.

3. Biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya:

   1. operasi dan pemeliharaan;

   2. konservasi pada waduk;

   3. perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan;

   4. penghapusan fungsi bendungan; dan

   5. pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

Pasal 149

1. Biaya pembangunan bendungan dan biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya disediakan oleh Pemilik bendungan.

2. Dalam
   hal Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
   Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, biaya
   pembangunan bendungan dan biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya
   dapat bersumber dari:

   1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

   2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

   3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau

   4. sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

1. Dalam
   hal badan usaha selaku Pemilik bendungan menyerahkan pengelolaan
   bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pemilik
   bendungan harus menyediakan biaya pengelolaan dalam bentuk dana amanah.

2. Dana
   amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan oleh Pemilik
   bendungan sebelum bendungan beserta waduknya diserahkan.

3. Pelaksanaan
   mengenai dana amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Ketentuan
lebih lanjut mengenai dana amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150
diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.

BAB VI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Pasal 152

1. Pemilik
   bendungan, Pengelola bendungan, unit pengelola bendungan, dan unit
   pelaksana teknis bidang keamanan bendungan harus menyimpan dan
   memelihara dokumen pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan
   beserta waduknya.

2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen:

   1. perencanaan;

   2. pengelolaan lingkungan hidup;

   3. pengadaan tanah;

   4. pelaksanaan konstruksi termasuk gambar terbangun;

   5. petunjuk operasi dan pemeliharaan, pemantauan perilaku bendungan, riwayat operasi bendungan, serta rencana tindak darurat; dan

   6. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun sejak penghapusan fungsi bendungan.

4. Dokumen
   yang telah mencapai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
   diserahkan Pemilik bendungan kepada instansi yang menyelenggarakan
   urusan penyimpanan arsip secara nasional atau daerah.

Pasal 153

1. Pengelola
   bendungan harus menyampaikan laporan secara berkala mengenai informasi
   kondisi bendungan beserta waduknya kepada instansi terkait.

2. Informasi kondisi bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. perilaku struktural dan operasional;

   2. hasil pembacaan instrumen beserta interpretasinya, hasil inspeksi, dan evaluasi keamanan;

   3. perubahan atau rehabilitasi;

   4. kejadian yang berhubungan dengan keamanan bendungan dan kejadian luar biasa; dan

   5. kondisi air waduk termasuk alokasi air.

Pasal 154

1. Pengelola bendungan harus menyelenggarakan sistem informasi bendungan beserta waduknya yang dapat diakses oleh masyarakat.

2. Dalam menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola bendungan melakukan:

   1. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi bendungan beserta waduknya; dan

   2. pemutakhiran informasi bendungan beserta waduknya secara berkala.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 155

1. Menteri,
   gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya serta
   masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan
   bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Pengawasan
   oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
   pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang
   dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
   kabupaten/kota, dan badan usaha.

3. Pengawasan oleh gubernur
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan
   bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang dilaksanakan
   oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha.

4. Pengawasan
   oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
   terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
   waduknya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan badan
   usaha.

5. Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan
   bendungan beserta waduknya yang diwujudkan dalam bentuk laporan atau
   pengaduan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

6. Menteri,
   gubernur, atau bupati/walikota menindaklanjuti laporan hasil pengawasan
   atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk perbaikan dan
   penyempurnaan penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan
   bendungan beserta waduknya.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 156

1. Masyarakat
   mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pembangunan
   bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

   1. memberikan masukan dan saran dalam pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;

   2. mengikuti program pemberdayaan masyarakat; dan/atau

   3. mengikuti pertemuan konsultasi publik dan sosialisasi.

3. Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat mempunyai hak untuk:

   1. memperoleh informasi mengenai pembangunan bendungan dan bendungan beserta waduknya;

   2. menyatakan
      keberatan terhadap rencana pembangaunan bendungan dan pengelolaan
      bendungan beserta waduknya yang sudah diumumkan disertai alasannya;

   3. memperoleh manfaat atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;

   4. mengajukan
      pengaduan kepada Pembangun bendungan atau Pengelola bendungan atas
      kerugian yang menimpa dirinya berkaitan dengan penyelenggaraan
      pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
      dan/atau

   5. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap
      berbagai masalah akibat pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan
      beserta waduknya yang merugikan kehidupannya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 157

1. Pembangun
   bendungan yang melakukan pelaksanaan konstruksi tanpa izin pelaksanaan
   konstruksi yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   29 ayat (1) dikenai sanksi berupa penghentian pelaksanaan konstruksi
   oleh Menteri.

2. Pembangun bendungan yang tidak melakukan
   pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
   dikenai sanksi berupa pencabutan izin pelaksanaan konstruksi oleh
   Menteri.

3. Pembangun bendungan yang melakukan pengisian
   awal waduk tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
   dikenai sanksi berupa penghentian pengisian awal waduk oleh Menteri.

4. Pembangun
   bendungan yang tidak melakukan pengisian awal waduk sampai dengan
   jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi
   berupa pencabutan izin pengisian awal waduk oleh Menteri.

5. Pengelola
   bendungan yang tidak melakukan perubahan struktur bendungan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) atau tidak melakukan rehabilitasi
   bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dikenai sanksi
   berupa pencabutan izin operasi bendungan.

6. Pengelola
   bendungan yang melakukan perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan
   tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dikenai sanksi
   berupa penghentian kegiatan pelaksanaan perubahan bendungan atau
   rehabilitasi bendungan.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159

1. Persetujuan
   atau izin yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan bendungan
   yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini
   dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

2. Pengelolaan
   bendungan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya peraturan
   pemerintah ini yang belum dilengkapi dengan persetujuan dan perizinan,
   izin operasi bendungan harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun
   setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada
saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan bendungan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Pasal 161

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
2010 tentang Bendungan yang ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan diundangkan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Patrialis Akbar pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta.

Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan ditempatkan pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45. Penjelasan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan ditempatkan
pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117. Agar setiap
orang mengetahuinya.

Penutup

Sekian Penjelasan Singkat Mengenai PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan. Semoga Bisa Menambah Pengetahuan Kita Semua.

Apa reaksimu setelah membaca PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan