PLTS Terapung Bendungan Cirata
Studi penilaian ESG (Environment, Social, and Governance) untuk instalasi PLTS terapung di bendungan DOISP merupakan sebuah inisiatif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dari proyek tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pengaruh terhadap lingkungan sekitar, keterlibatan masyarakat lokal, dan praktik tata kelola perusahaan.
Dalam konteks instalasi PLTS terapung, penilaian ESG akan membantu dalam memastikan bahwa proyek tersebut memperhatikan dampak lingkungan, keterlibatan sosial, dan praktik tata kelola yang baik. Ini sejalan dengan tren global di mana perusahaan dan proyek-proyek infrastruktur semakin memperhatikan aspek ESG dalam operasional mereka.
Kapasitas PLTS terapung diberbagai negara
Inovasi ESG dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan
Inovasi ESG (Environment, Social, and Governance) dalam pembangunan pembangkit listrik terbarukan, seperti PLTS terapung, melibatkan berbagai aspek yang mencakup dampak lingkungan, keterlibatan sosial, dan praktik tata kelola yang baik. Berikut beberapa inovasi ESG yang relevan dalam konteks pembangunan pembangkit listrik terbarukan:
Pendanaan berkelanjutan (Sustainable Finance): Terdapat inovasi dalam mekanisme pendanaan proyek energi terbarukan, di mana lembaga pembiayaan pembangunan memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek efisiensi energi dan energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan bayu
Teknologi Hijau dan Efisiensi Energi: Pengaplikasian teknologi dalam proyek pembangunan infrastruktur berbasis prinsip ESG, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan air, fokus pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik
Pengembangan Energi Baru Terbarukan: Pemerintah dan perusahaan energi seperti Pertamina terlibat dalam pengembangan energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan
Komitmen Penurunan Emisi: Pemerintah Indonesia telah menerbitkan strategi jangka panjang untuk penurunan emisi karbon dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, serta teknologi energi bersih untuk pembangkit listrik, sebagai bagian dari komitmen terhadap kesepakatan Paris Agreement
Dengan adanya inovasi ESG dalam pembangunan pembangkit listrik terbarukan, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik, sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.
Pendanaan Berkelanjutan
Pendanaan berkelanjutan (Sustainable Finance) merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019, yang berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pendanaan berkelanjutan juga menjadi fokus dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui perwakilan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia aktif dalam kegiatan SDGs Talk yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan kesadaran terhadap isu yang berkaitan dengan pencapaian SDGs. Selain itu, upaya elaborasi keputusan penting forum internasional seperti G20 Indonesia 2022 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP27) juga terus dilakukan, termasuk terkait isu peluang pendanaan lingkungan hidup yang mendukung pencapaian komitmen Indonesia terkait target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) pada tahun 2030
Dengan adanya pendanaan berkelanjutan, diharapkan proyek-proyek pembangunan, termasuk pembangkit listrik terbarukan seperti PLTS terapung, dapat mendapatkan dukungan finansial yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Teknologi Hijau dan Efisiensi Energi: Teknologi hijau dan efisiensi energi memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa inovasi dan praktik terkait teknologi hijau dan efisiensi energi meliputi:
Pengurangan Jejak Karbon: Teknologi hijau, seperti penggunaan energi terbarukan (surya, angin, air), serta mobilitas berkelanjutan, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon secara signifikan
Efisiensi Energi: Fokus pada pengembangan sistem dan perangkat yang lebih efisien dalam penggunaan energi, seperti lampu LED hemat energi, perangkat pintar untuk mengatur konsumsi daya, dan teknologi bangunan hijau untuk mengurangi konsumsi energi dalam gedung
Peningkatan Kualitas Udara: Penerapan teknologi hijau membantu mengurangi polusi udara dan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, seperti penggunaan transportasi berbasis listrik atau berbahan bakar rendah emisi
Rekayasa Hijau: Prinsip-prinsip rekayasa hijau, seperti pencegahan limbah, desain untuk pemisahan, dan maksimalisasi efisiensi, menjadi dasar bagi pengembangan teknologi hijau dan efisiensi energi
Dengan penerapan teknologi hijau dan praktik efisiensi energi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam penggunaan sumber daya.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi prioritas dalam akselerasi upaya transisi energi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan memberikan perhatian penuh pada pengembangan EBT melalui transformasi ekonomi hijau.
Energi baru terbarukan berperan besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi, serta untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah, termasuk potensi panas bumi yang mencapai 24 GW.
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan pada skala nasional maupun global. Transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia, sehingga energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.
Dalam upaya mencapai target 23% energi baru terbarukan pada bauran energi nasional tahun 2025, pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini termasuk pengelolaan potensi EBT yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal
Dengan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Provinsi Jawa Tengah, sebagai contoh, telah berhasil mengembangkan energi baru terbarukan dan diapresiasi secara nasional
Dengan fokus pada pengembangan energi baru terbarukan, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mencapai tujuan keberlanjutan energi nasional dan global.
Komitmen Penurunan Emisi
Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen yang kuat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pencapaian net zero emissions. Dalam Special Event Road to G20, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan target tersebut tidak boleh tergelincir. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89%.
Selain itu, pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam penurunan emisi GRK. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), terlihat komitmen kuat Indonesia dalam menurunkan GRK pada tahun 2030 dengan target unconditional atau business as usual sebesar 29% dan target conditional atau dengan dukungan internasional sebesar 41%.
Upaya penurunan emisi GRK juga terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, khususnya di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah ditempuh demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal.
Dengan
demikian, studi penilaian ESG untuk instalasi PLTS terapung di
bendungan DOISP merupakan langkah yang penting untuk memastikan
keberlanjutan proyek tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Semoga Bermanfaat
Penutup
Sekian Penjelasan Singkat Mengenai STUDI PENILAIAN ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE) UNTUK INSTALASI PLTS TERAPUNG. Semoga Bisa Menambah Pengetahuan Kita Semua.
